Banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam pemilu legislatif April lalu menjadi pekerjaan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Untuk menyiasati agar hal serupa tidak kembali terjadi dalam pilpres Juli mendatang, KPUD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar pendataan penduduk yang melibatkan para Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW. Mereka mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan. Langkah antisipasi ini patut diacungi jempol, karena terbukti ada cukup banyak penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dari hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuasin III, misalnya, angkanya sangat fantastis, penambahannya mencapai lebih dari seribu DPT pemilu legislatif.
Bermodal 6.291 suara, satu dari 50 tiket ke gedung DPRD Kabupaten Malang telah dikantongi caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga alumna Sekolah Demokrasi angkatan pertama ini. Sejumlah catatan ketidakberesan pelaksanaan pemilu legislatif masih membekas di benaknya. "Saya pegel, Mbak," ujar Dra. Hj. Khofidah (44) soal pemilu legislatif April silam. Meski telah memastikan satu tiket di kantongnya, Khofidah berjanji untuk tetap bersikap kritis sebagai anggota dewan.
Alumnus Sekolah Demokrasi angkatan ketiga yang satu ini bergabung menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyuasin III, karena ingin mengetahui apakah lembaga ini bisa bekerja secara independen. Ancaman demi ancaman yang ia terima tak membuatnya gentar dan menyurutkan tekadnya dalam mengawal proses demi proses dalam pemilu 2009. Ia adalah Ali Saladin ST (30), yang bersama seorang rekannya harus memperbaiki DPS pemilu legislatif untuk pilpres, karena tiga orang rekannya amat jarang hadir di PPK
Peran alumnus Sekolah Demokrasi angkatan kedua ini sebagai Sekretaris Kecamatan sekaligus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tajinan, Kabupaten Malang cukup vital. Sering kali ia harus lembur menuntaskan persiapan logistik pemilu yang mengesampingkan kesehatannya. Sejumlah kalangan mengaku merasakan kehilangan saat ia meninggal dunia karena serangan jantung 9 Mei lalu. Almarhum Amari Zaini (49) juga dikenal sebagai sosok yang bisa diterima oleh perangkat desa se-Kecamatan Tajinan.
Sebanyak 45 orang wakil rakyat sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Banyuasin, untuk mewakili aspirasi masyarakat Bumi Sedulang Setudung di periode 2009-2014, Sabtu 16 Mei lalu. Mereka terpilih dari sekitar tujuh ratus caleg dalam pemilu 9 April lalu. Saat ini, mereka tengah menanti pelantikan.
Berbeda dengan yang terjadi di sejumlah daerah, penetapan perolehan kursi DPRD Kota Malang berlangsung tertib. Tidak ada satu pun lontaran keberatan dari tim sukses maupun partai politik peserta pemilu, saat Ketua KPUD Kota Malang Hendry membacakan penetapan kursi, Sabtu, 16 Mei lalu. Meski ada seorang partai politik yang dikabarkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Saat banyak orang berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pendaftatan caleg di partai peserta pemilu dengan biaya ini dan itu, Isyantoyo SH (36) -alumnus Sekolah Demokrasi angkatan kedua- justru mengundurkan diri dari pencalegan Partai Demokrat. Padahal ia telah mengantongi nomor urut tiga di Dapil I Kabupaten Malang dengan alokasi delapan kursi. Akhirnya, Isyanto harus merelakan nomer urutnya ditempati rekan separtainya yang memiliki sumber dana yang lebih memadai.
Begitu banyaknya partai politik yang bersaing dalam pemilu legislatif April lalu sungguh membingungkan masyarakat. Karena, nyaris tidak ada parpol yang memiliki platform yang secara ekstrem berbeda dengan parpol lain. Sehingga, sebaiknya jumlah partai peserta pemilu sebaiknya dikurangi. Hal ini disampaikan alumnus Sekolah Demokrasi Noor Muklas, S.Pd, Msi (39) anggota DPRD Kabupaten Malang di Grand Palace Hotel, Malang, yang ditemui 14 Mei lalu.
Usianya sudah tak lagi muda. Meski begitu, semangat untuk berkorban demi pesta demokrasi, membuatnya rela meluangkan waktu dan tenaga agar bisa mendata pemilih di wilayah RW 02, Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Lembata. Sebagai anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pilpres yang ditunjuk Lurah Lewoleba Barat, sejak 6 Mei lalu Gabriel Kasa Pation (59) menghimbau seluruh warganya di RW 02 yang tidak terdata dalam DPT Pemilu legislatif di Lembata April lalu, untuk mendaftarkan diri kepadanya. Uniknya, ia mengumumkan hal ini dengan cara berteriak tanpa mikrofon di lorong-lorong di wilayahnya setiap jam tujuh malam. Ketika cara ini dirasakan kurang efektif, barulah ia mendatangi warganya dari rumah ke rumah. Sebuah pengorbanan yang tidak dapat diukur dengan apapun.
Empat tahun ia membentuk kepengurusan ranting partai dan membina warga di Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Banyuasin III. Sudah bertahun-tahun juga ia menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bahkan ia pernah menjadi anggota tim sukses caleg dari PDIP. Namun, apa daya. Caleg nomor urut tujuh dari ini harus mengubur asa untuk bisa menduduki kursi DPRD Banyuasin. Ia hanya mendulang tidak lebih dari 850 suara, jauh di bawah perolehan suara caleg PDIP nomer urut satu, yang mendapat sekitar 2500 suara. Ia adalah Anwar Ibrahim (38), alumnus Sekolah Demokrasi angkatan kedua.
Kisah Ketua RT dalam Pemutakhiran Data Pilpres
Di tengah hiruk-pikuk koalisi partai dan tarik ulur capres-cawapres, sebagian orang tengah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka menyambangi rumah warga satu per satu selama beberapa hari. Dua di antara sebagian orang itu adalah Sonto (64) dan Tuangkat (43), dua Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Gubug Klakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka mengaku, tidak mendapat imbalan untuk melakukan perbaikan DPT ini. Bagi mereka, ada tidaknya imbalan tak jadi soal, karena memperbaiki DPT adalah bagian dari kewajiban.
"Yang bersangkutan, memang masih menjabat sebagai wakil Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Rantau Bayur," ungkap Tajuddin, sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Golkar Rantau Bayur. Pernyataan ini sebenarnya menjadi bukti kuat bagi KPUD untuk tidak memilih Fahrur Rozi (35), menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Apalagi, saat ini Fahrur Rozi terpilih sebagai Ketua PPK Rantau Bayur. Dengan alasan semakin dekatnya hari pelaksanaan pemilihan presiden, KPUD tetap memilihnya sebagai pengganti PPK Rantau Bayur yang sampai saat ini masih menghilang.
Hidup dan menetap di daerah perbatasan dua desa dan dua kecamatan seharusnya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi seseorang. Selain dimungkinkan adanya pertukaran dua kebudayaan berbeda, ada kegiatan perekonomian yang bisa dilakukan di daerah perbatasan. Tetapi ternyata, hal ini tidak berlaku bagi warga yang tinggal yang perbatasan di Desa Lubuk Saung dan Desa Lubuk Rengas, yang berada di Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Di daerah lain di negeri ini, banyak warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak didata oleh petugas penyelenggara pemilu. Namun, lain lagi yang dialami sekurangnya 25 kepala keluarga di Desa Lubuk Rengas, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tidak jelasnya perbatasan Kecamatan Banyuasin III dengan Kecamatan Rantau Bayur, menimbulkan persoalan administrasi kependudukan dan perbatasan antardesa. Akibatnya, permasalahan antara aparat bersama warga Desa Lubuk Saung yang berada di Kecamatan Banyuasin III, dengan aparat dan warga Desa Lubuk Rengas yang berada di wilayah Kecamatan Rantau Bayur belum juga terselesaikan.
Di pemilu lalu, sedikit banyak kaum perempuan sudah memberi warna dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, mereka masih memerlukan dorongan. Inilah alasan dibentuknya Forum Bersama untuk Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen (FBKP) di Malang.
Kiprah perempuan di parlemen masih menjadi isu hangat. Sejumlah pihak menilai ide ini dilontarkan dengan setengah hati, karena dalam praktiknya budaya patriarkhal di Indonesia belum membuka lebar pintu parlemen untuk caleg perempuan. Kholilatul Ummah (32), misalnya. Caleg perempuan alumna Sekolah Demokrasi angkatan tiga wilayah Kabupaten Malang yang ikut bersaing dalam Pemilu Legislatif 2009 ini mengaku, masih merasakan perbedaan akses politik dengan caleg laki-laki pada pemilu legislatif 9 April lalu.
"Kalau ingin merubah sistem dan memperjuangkan asprirasi rakyat, kita harus ikut serta dalam sistem itu". Kalimat itu selalu didengungkan para narasumber dalam proses pembelajaran Sekolah Demokrasi. Kalimat ini menjadi inspirasi alumni Sekolah Demokrasi dalam pemilu legislatif 2009 lalu. Untuk memenangkan pemilihan 2009, banyak cara ditempuh oleh caleg Sugeng Dwi Antoni (44), Sukardi (35), Arisa Lahari (40), alumni Sekolah Demokrasi Banyuasin. Jauh sebelum pemilu, mereka kerap menarik simpati dengan turun langsung ke masyarakat petani.
Salah satu elemen yang tidak bisa ditepikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah teknologi informasi (TI). Penggunaan TI dalam pemilu juga menjadi salah satu titik yang rawan kecurangan. Tetapi, manusia tentu memiliki ‘otoritas' sendiri atas teknologi yang diciptakannya. Aloysius Baha Lajar (35), alumnus Sekolah Demokrasi angkatan kedua, yang tak lain adalah staf TI di KPUD Lembata, menolak sejumlah tawaran untuk memanipulasi data perolehan suara.
Perempuan satu ini adalah alumna Sekolah Demokrasi angkatan kedua. Sudah sekitar 13 tahun ia menggeluti dunia perhotelan. Namun ternyata, penghasilan tinggi yang ia terima dari dunia itu, membuatnya merasa hidup tidak alami. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD Lembata periode 2009-2014, ia berharap bisa menularkan pengetahuan dan pengalamannya dalam membuat kebijakan publik di Lembata. Ia adalah Tarsisia Hany Chandra (39).
Sejumlah caleg berlatarbelakang aktivis sosial berguguran dalam pemilu 2009. Ini memperpanjang catatan mengenai perubahan perilaku politik masyarakat. Aktivitas sosial kemasyarakatan seorang caleg ternyata tidak otomatis bisa menyita perhatian masyarakat dalam pemilu. Hal ini disampaikan Pandriono, caleg dari Partai Sarikat Indonesia (PSI), yang juga alumnus Sekolah Demokrasi angkatan kedua.
Tri Umiyati (44) adalah alumni Sekolah Demokrasi (SD) III Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menuai kekalahan dalam pemilu legislatif 2009. Kekalahan Umi -begitu ia biasa disapa- itu merupakan yang kedua kalinya. Pada pemilu legislatif 2004, ia gagal menjadi wakil rakyat Kota Malang dari Partai Patriot Pancasila. Kini, meski maju melalui partai yang lebih besar, Partai Demokrat, dan berpindah daerah pemilihan, Umi kembali menuai kekalahan. Kerja kerasnya sejak Desember 2008 harus hancur lebur karena praktik politik uang. Meski demikian, Umi merasa dirinya tetap menang. Menang dari godaan melakukan praktik politik uang.
"Sudah menjadi kewajiban anggota DPRD Banyuasin untuk memperjuangkan kehendak dan aspirasi rakyat, termasuk pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan CV Sinar Ngunang dalam pembangunan gedung paripurna DPRD Banyuasin. Semua yang digunakan untuk membangun itu adalah uang rakyat." Sepenggal kalimat itu diucapkan M. Karyono (34), alumnus Sekolah Demokrasi Banyuasin angkatan pertama, yang dikenal vokal dan berani memperjuangkan aspirasi rakyat.
Terlibat dalam penyelenggaraan pemilu memang amat melelahkan. Tidak terkecuali bagi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang harus menangani perkara pidana pemilu, yang kerap terjadi dan hampir selalu tidak mudah ditangani. Selasa 28 April lalu anggota Panwaslu Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang juga alumnus Sekolah Demokrasi angkatan pertama M.Najib (36) menceritakan pengalamannya menjadi anggota Panwaslu.
Pelaksanaan pemilu legislatif 2009 menimbulkan banyak kesan bagi caleg maupun masyarakat. Bagi sebagian caleg, kekalahan tak ubahnya aib dan musibah. Banyak caleg tidak bisa menerima hasil pelaksanaan pemilu. Cara-cara tidak lazim mereka lakukan untuk menang, termasuk praktik politik uang. Kalaupun kalah, mereka telah menyiapkan strategi untuk menggugat dan sebagainya. Namun bagi caleg Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Abu Bakar Matcik (44), tidak ada gunanya menang dalam pemilu kalau kemudian dimusuhi masyarakat.
Pada umumnya, masyarakat Indonesia senang menggabungkan diri ke dalam perkumpulan. Entah itu perkumpulan hobi, organisasi massa, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Dalam konteks pemilu, perkumpulan-perkumpulan itu, sedikit-banyak bisa membantu para caleg untuk mendulang suara di hari pencontrengan. Salah satu caleg yang melakukan itu adalah Meiyasri, SE.
Dwi Nawangwulan (44) sebelumnya tak mengetahui sisi lain masyarakat Batu, Malang, Jawa Timur. Selama ini, ia menganggap masyarakat Batu sudah maju dan makmur, alias baik-baik saja. Setelah turun langsung ke masyarakat dalam kampanye pemilu lalu, Nawang menyadari anggapannya itu keliru. "Batu ternyata kayak begini, tidak seperti yang terpikirkan oleh saya awalnya," ujar Nawang.
Sejumlah calon anggota legislatif yang menggunakan cara relatif bersih dalam berkampanye, ternyata harus berguguran kalah dalam meraih simpati pemilih dalam pemilu legislatif 9 April lalu. Hal ini diungkapkan Dra. Hikmah Bafakih (38), anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga alumna Sekolah Demokrasi angkatan pertama, saat ditemui Selasa, 28 April lalu.
Pernahkah anda membayangkan, kekasih hati meninggal dunia saat pekerjaan menumpuk? Itulah yang dialami alumna Sekolah Demokrasi yang kini aktif di Komite Komunitas Demokrasi Banyuasin (KKDB), Sumatera Selatan. Saat kesibukannya sebagai anggota Divisi Penyidikan dan Pelaporan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyuasin belum usai, Anilah Ishak SH harus kehilangan calon suaminya. Ia tak kuasa membendung kesedihan, saat calon suaminya meninggal 19 April lalu. Di sinilah profesionalitasnya sebagai anggota Panwaslu diuji.
Peran perempuan di muka publik sering menjadi sorotan media. Meski kerap dipandang sebelah mata, perempuan Indonesia menunjukkan peran yang signifikan dalam masyarakat, tak terkecuali dalam pemilu 2009 ini. Para perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Tiahahu, dan RA Kartini, sudah memainkan peran di masa lalu, dengan cara masing-masing. Bagaimana kiprah perempuan masa kini dalam wilayah publik seperti pemilu legislatif ini?
Sederhana, jujur dan berprinsip. Itulah tiga kata yang bisa menggambarkan karakter pria kelahiran Waiwerang, Flores Timur, 1 November 1966 ini. Ketika berkenalan dengan anggota DPRD Lembata periode 2004-2009 ini, saya tidak melihat kesan elitis dan kaku seperti kebanyakan pejabat publik lainnya. Kesederhanaan itulah kiranya yang membuat ayah dari Putra Etoehaq (1 tahun) ini cocok menjadi wakil rakyat. Selama aktif menjadi anggota dewan, ia bergabung dalam Sekolah Demokrasi angkatan pertama. Sejak Juni 2006 sampai saat ini ia menjadi Ketua Komite Komunitas Lembata untuk Demokrasi. Dialah Aloysius Urbanus Uri Murin.
Banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam pemilu legislatif April lalu menjadi pekerjaan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Untuk menyiasati agar hal serupa tidak kembali terjadi dalam pilpres Juli mendatang, KPUD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar pendataan penduduk yang melibatkan para Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW. Mereka mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan. Langkah antisipasi ini patut diacungi jempol, karena terbukti ada cukup banyak penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dari hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuasin III, misalnya, angkanya sangat fantastis, penambahannya mencapai lebih dari seribu DPT pemilu legislatif.
