Angka DPS Pilpres Banyuasin Meningkat
Banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam pemilu legislatif April lalu menjadi pekerjaan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Untuk menyiasati agar hal serupa tidak kembali terjadi dalam pilpres Juli mendatang, KPUD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar pendataan penduduk yang melibatkan para Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW. Mereka mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan. Langkah antisipasi ini patut diacungi jempol, karena terbukti ada cukup banyak penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dari hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif. Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuasin III, misalnya, angkanya sangat fantastis, penambahannya mencapai lebih dari seribu DPT pemilu legislatif.
Hujan belum bener-benar berhenti, di pagi hari Senin 18 Mei lalu. Rintiknya masih terus berjatuhan dari langit ketika saya beranjak menunju ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Betung, dari tempat tinggal saya di Jalan Cangkring, Kelurahan Kedondong Raye, Pangkalan Balai. Kelurahan Betung terletak di ujung barat Kabupaten Banyuasin, berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA). Letak kantor kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lais, Musi Banyuasin menyebabkan sering tejadi perpindahan penduduk antara dua kecamatan. Terlebih, Betung merupakan daerah transit bagi semua kendaraan yang menggunakan Jalan lintas Sumatra (Jalinsum).
Ketua PPS Kelurahan Betung Joni Simbolon mengatakan, terjadi peningkatan jumlah pemilih yang signifikan di Kelurahan Betung, dibandingkan DPT pemilu legislatif. Menurut keterangan Joni, pada pemilu legeslatif 9 April lalu jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 7.300 pemilih. Sesuai dengan edaran dari PPK Betung yang diumumkan beberapa waktu lalu, ada sebanyak 7.898 pemilih yang terdaftar dalam DPS pilpres. "Angka DPS menurut edaran PPK Betung 7.898 pemilih. Tetapi setelah menilik pendataan yang dilakukan oleh Kades dan perangkatnya, kemungkinan jumlah itu akan bertambah," ungkap Joni.
Bertambahnya DPT Kelurahan Betung ini, menurut Joni, disebabkan banyaknya warga yang tidak terdaftar di pemilu legislatif lalu, namun kini terdaftar dalam DPS pilpres. Selain itu, adanya pendatang baru yang menetap di kota ini pasca-pemilu legislatitf, dan banyaknya pemuda yang baru memasuki usia 17 tahun, turut mempengaruhi peningkatan jumlah ini. Joni memperkirakan, jumlah pemilih di Kelurahan ini pada pemilihan presiden Juli mendatang bisa mencapai lebih dari 8 ribu pemilih. "Karena masih ada beberapa RT yang belum melaporkan hasil pendataannya," ungkap Joni.
Bertambahnya jumlah warga dalam DPS pilpres tidak hanya terjadi di Kelurahan Betung. Ketua PPK Rantau Bayur Fahrur Rozi (35) mengatakan, di PPK Rantau Bayur dan PPK Banyuasin III juga terjadi penambahan sebesar seribu pemilih dari pemilu legeslatif April lalu. "Setelah kami menerima laporan pendataan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) dan RT, terjadi penambahan pemilih untik pilpres Juni mendatang. Angkanya bisa mencapai seribu pemilih, yakni dari 28.416 pemilih pada pemilu legislatif menjadi 29.330, untuk DPS pilpres," ungkap Fahrur Rozi.
Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat yang belum terdaftar untuk segera melaporkan diri kepada petugas, agar bisa berpartisipasi dalam pilpres. "Saya harap, warga yang tidak terdata oleh PPDP untuk melaporkannya kepada petugas atau langsung kepada kami di PPK," ungkapnya.
Hal senada juga diungkap Ali Saladin ST, anggota PPK Banyuasin III. Menurutnya, memang terjadi penambahan warga dalam DPS pilpres di Kecamatan Banyuasin III. Ada penambahan lebih dari seribu nama warga di daerahnya. Menurut Ali, angka ini bisa bertambah atau berkurang, karena proses pendataan dan perbaikan masih berlangsung. "Memang terjadi penambahan pemilih sebesar seribu pemilih, yakni dari 57.725 DPT pemilu legislatif, menjadi 58.816 DPS pilpres Juli mendatang. Jumlah ini mungkin masih bisa bertambah dan berkurang, karena kami masih terus melakukan pendataan dan perbaikan. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya orang yang tidak terdaftar (ikut berpartisipasi dalam pilpres) dan juga terjadinya DPT ganda," ujar Ali.
Sementara itu, ketua KPUD Banyuasin Ibzani HS Spd mengungkapkan, setelah pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu, pihaknya telah memerintahkan kepada PPK, PPS, KPPS, dan terutama kepada PPDP, untuk segera melakukan pendataan warga di seluruh Kabupaten Banyuasin. Untuk itu pihaknya sudah meminta bantuan dan akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam melakukan pendataan dan perbaikan DPT pilpres. "Saya sudah perintahkan kepada PPK, PPS , KPPS, teutama PPDP untuk melakukan pendataan ulang, supaya tidak ada lagi warga yang tidak terdaptar di Pilpres, pendataan ini juga untuk menghindari DPT ganda," kata Ibzani. (Arman dan Prana Susiko, Banyuasin)
