Bekerja Dengan Baik, Meski Mendapat Ancaman
Alumnus Sekolah Demokrasi angkatan ketiga yang satu ini bergabung menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyuasin III, karena ingin mengetahui apakah lembaga ini bisa bekerja secara independen. Ancaman demi ancaman yang ia terima tak membuatnya gentar dan menyurutkan tekadnya dalam mengawal proses demi proses dalam pemilu 2009. Ia adalah Ali Saladin ST (30), yang bersama seorang rekannya harus memperbaiki DPS pemilu legislatif untuk pilpres, karena tiga orang rekannya amat jarang hadir di PPK
Saya tiba di kantor PPK Banyuasin III di Jalan Bukit Indah Pangkalan Balai, tepat pukul 11 siang, Rabu 20 Mei lalu. Tidak seperti biasanya, suasana di kantor yang berada satu kompleks dengan Kantor Camat Banyuasin III ini sepi. Padahal, biasanya suasana di sini sangat ramai. Terlebih saat ini pemutakhiran data pemilih Pilpres di PPK Banyuasin sedang berjalan. Udara yang panas membuat saya bergegas masuk kedalam kantor PPK. Di dalam ruangan berukuran 6x12 meter itu tampak Ali Saladin ST hanya ditemani seorang rekannya, sibuk mengetik di komputer. Ia tersenyum dan segera dengan ramahnya ia mempersilakan saya masuk. Tetapi, saya harus bersabar sejenak, menunggu Ali menyelesaikan pekerjaanya, menghitung Data Pemilih Sementara (DPS) untuk pilpres.
Hampir 30 menit saya menunggu, ia menghentikan tugasnya. "Maaf telah membuatmu lama menunggu. Tetapi pekerjaan ini memang harus saya selesaikan. Kalau tidak, selesai hari ini, kami akan mendapat teguran dari KPU. Maklum, kami hanya bekerja berdua," kata Ali. Menurut Ali pekerjaan yang ia tekuni saat ini membutuhkan ketekunan dan keuletan, karena berhubungan dengan angka pemilih masyarakat. Sedikit saja dia salah mengetikan angka, maka akibatnya akan fatal. "Akan ada kelebihan dan kekurangan pemilih," ungkap Ali lagi.
Seharusnya, setelah pemilu legislatif pekerjaan PPK bisa sedikit lebih ringan. Tetapi, faktanya masih banyak warga yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini membuatnya harus melakukan pendataan ulang, untuk mengantisipasi banyaknya warga yang tidak termasuk dalam DPS pilpres. Pihaknya mengerahkan Petugas Pendataan Data Pemilu (PPDP) dan kepala desa beserta perangkatnya. Pekerjaan yang dilakukan Ali bertambah sulit, karena ada beberapa anggota PPK lainya tidak lagi masuk kantor pascapemilu.
Tidak seperti ketiga temannya, Ali selalu hadir setiap hari di kantor PPK Banyuasin III. Hal ini ia lakukan sebagai perwujudan tanggungjawabnya hadap rakyat Banyuasin yang telah mempercayakannya tugas penyelenggaraan pemilu di pundaknya. Menurut Ali, keikutsertaannya menjadi penyelenggara pemilu adalah berangkat dari keinginannya mengawal suara rakyat "Motivasi saya menjadi PPK Banyuasin III ini adalah ingin mengawal suara rakyat, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Ali. Ia mengaku sedih, karena setiap kali tiba di kantor PPK ia hanya menemui seorang rekannya, Saibani Azwari SE (31).
Ali mengaku, dalam pemilihan legislatif 9 April lalu dirinya kerap mendapat tawaran menggiurkan dari sejumlah caleg. Tetapi semua itu ditolaknya karena ia telah berkomitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. "Saya tidak ingin membohongi rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya tidak ingin membohongi Tuhan," ungkap Ali sambil tersenyum.
Penolakannya untuk merubah hasil rekapan suara dari tingkat PPS ternyata berbuntut teror. Melalui telepon sejumlah orang mengancamnya. Tetapi, gemblengan yang ia terima selama menjadi peserta pelatihan Sekolah Demokrasi terbukti membuatnya tak gentar menghadapi semua teror dan ancaman. Ia bahkan menemui orang yang mengancamnya dan memberikan pengertian tentang besarnya tanggung jawab yang harus ia emban sebagai petugas PPK. "Kita tidak perlu takut dengan ancaman dan teror, sepanjang yang kita kerjakan benar dan tidak melenceng dari aturan yang berlaku," imbuhnya.
Menurut Ali, ilmu pengetahuan yang ia peroleh selama proses pembelajaran Sekolah Demokrasi memudahkannya mennyelesaikan tugas sebagai anggota PPK Banyuasin III. "Sekolah Demokrasi memudahkan saya dalam menyelesaikan tugas sebagai PPK dan membuka mata saya, bahwa semua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat," ucap pria yang juga pernah menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ini.
Lebih lanjut ia berharap, alumni Sekolah Demokrasi yang saat ini tergabung dalam Komite Komunitas (KK) tidak berpangku tangan dan duduk diam melihat fenomena politik yang berkembang di Banyausin. KK dan SD harus bersatu-padu dan bersinergi dengan komponen masyarakat yang peduli dengan perubahan hidup masyarakat. Hal ini diharapkan bisa mendukung perbaikan sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat, baik dalam kebijakan pemerintah juga dalam penyelengaraan pemilu.
Ali mengingingkan penyelenggara pemilu yang benar-benar bertindak independen, netral dan profesional seperti yang diamanatkan undang-undang, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dan penggelembungan suara, apalagi takut terhadap ancaman dan teror dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. "Penyelenggara pemilu harus benar-benar orang yang bebas dari kepentingan dan tidak mudah dibayar dengan uang atau apapun. Mereka juga harus dihindarkan dari teror, sehingga hasil dari pemilu itu memang bisa membawa perubahan untuk kebaikan rakyat," ujar Ali berharap. (Arman, Banyuasin)
