Lembata: Geliat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres
Usianya sudah tak lagi muda. Meski begitu, semangat untuk berkorban demi pesta demokrasi, membuatnya rela meluangkan waktu dan tenaga agar bisa mendata pemilih di wilayah RW 02, Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Lembata. Sebagai anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pilpres yang ditunjuk Lurah Lewoleba Barat, sejak 6 Mei lalu Gabriel Kasa Pation (59) menghimbau seluruh warganya di RW 02 yang tidak terdata dalam DPT Pemilu legislatif di Lembata April lalu, untuk mendaftarkan diri kepadanya. Uniknya, ia mengumumkan hal ini dengan cara berteriak tanpa mikrofon di lorong-lorong di wilayahnya setiap jam tujuh malam. Ketika cara ini dirasakan kurang efektif, barulah ia mendatangi warganya dari rumah ke rumah. Sebuah pengorbanan yang tidak dapat diukur dengan apapun.
Bapa Bie, demikian ia biasa disapa, rela meninggalkan bedeng sayuran yang ia tanam di sawahnya, demi pendataan pilpres kali ini. Dirinya mengaku bersedia jika dipanggil untuk melayani kebutuhan rakyat agar bisa menggunakan hak pilih dalam pilpres yang akan datang. "Bapa lurah tanya saya bersedia tidak untuk kerja lagi untuk pilpres? Saya bilang, saya ini kalau kerja tidak setengah-setengah. Kalau orang lain masih hitung uang, saya murni mau kerja untuk bisa dapat pemimpin yang baik. Prinsip saya, kita masyarakat ini yang tentukan pemimpin, jadi kita harus ikut pemilu. Pemilu legislatif baru-baru ini, pemerintah tidak kasi kerja pendataan Pemilih kepada RW/RT, tapi memakai staf Kelurahan yang tidak kenal masyarakat. Itu karena pemerintah mau makan uang sendiri" jelasnya dengan suara terbata-bata dengan aksen Lembata yang kental.
Lain halnya dengan Hendrikus Tiwang (60), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan. Ia mengaku masih lelah setelah bertugas di pemilu legislatif lalu, sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan pendataan ulang di wilayahnya. "Kami memang diminta oleh Ketua PPS untuk mulai mendata pemilih yang tidak masuk dalam DPT pemilu legislatif. Tetapi saya bilang biar kasi Ketua dan anggota lain yang kerja. Kami masi cape (masih lelah) dengan pemilu DPRD. Gara-gara pemilu legislatif, sapi di kebun tidak bisa makan karena saya masih sibuk dengan pemilu. Urus data ke sana-ke mari. Tidur tidak jelas, tapi hanya dapat Rp.200 ribu. Jadi pilpres sekarang ini biar mereka yang lain urus dulu," ujar Bapa Tiwang.
Ketua Panwaslu Kabupaten Lembata Petrus Payong Pati mengatakan, dalam kegiatan pengawasan pemutakhiran data pilpres ditemukan banyak PPDP yang tidak bekerja. Pati menjelaskan, keengganan petugas terjadi lantaran KPUD Lembata tidak membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan PPS untuk pilpres. Para petugas itu mengaku, belum menerima SK dari KPUD terkait pilpres 18 Juli mendatang.
Terkait evaluasi pemilu legislatif 2009 KPUD Lembata menilai, sumbu masalah dari data pemilih adalah belum optimalnya kinerja PPDP di tiap desa/kelurahan dalam mendata semua pemilih di wilayah RT/RW. Selain itu, lemahnya koordinasi PPS dengan PPDP, aparat desa/kelurahan setempat dalam mengidentifikasi adanya pemilih yang belum terdata, turut membuat belum optimalnya pendaftaran pemilih ini. Menjelang pilpres Juli mendatang, sejumlah PPDP yang dihubungi mengaku mulai bekerja ekstra lagi guna mendapatkan DPT pilpres yang akurat. (Alexander Taum, Lembata)
