Dua Anggota DPRD Lembata dari Komite Komunitas
Sederhana, jujur dan berprinsip. Itulah tiga kata yang bisa menggambarkan karakter pria kelahiran Waiwerang, Flores Timur, 1 November 1966 ini. Ketika berkenalan dengan anggota DPRD Lembata periode 2004-2009 ini, saya tidak melihat kesan elitis dan kaku seperti kebanyakan pejabat publik lainnya. Kesederhanaan itulah kiranya yang membuat ayah dari Putra Etoehaq (1 tahun) ini cocok menjadi wakil rakyat. Selama aktif menjadi anggota dewan, ia bergabung dalam Sekolah Demokrasi angkatan pertama. Sejak Juni 2006 sampai saat ini ia menjadi Ketua Komite Komunitas Lembata untuk Demokrasi. Dialah Aloysius Urbanus Uri Murin.
Masyarakat pemilih di Daerah Pemilihan III, Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Omesuri mengenal sosok ini, karena sering menemui masyarakat, mendengar keluh kesah mereka untuk kemudian disuarakan di gedung Peten Ina. Suami dari Aslia Ladoangin itu bahkan memilih untuk tidak menghadiri sidang yang membahas apapun yang berseberangan dengan usulan masyarakat.
Tak jarang keberpihakan kepada masyarakat itu mengundang kritik pedas. Petrus Boliona Keraf, Ketua DPRD Lembata dan Ketua Partai Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) kala itu, bahkan sempat meminta Dewan Kehormatan DPRD Lembata untuk menegur Alwi Murin yang sering absen dari sidang. Namun bukan politisi namanya, jika tidak mempersiapkan sejumlah alasan yang prinsipil. Berjuang demi rakyat bukan demi pemerintah.
Tak heran, saat pemerintah Lembata berniat membangun pertambangan emas dan tembaga di Lembata tahun 2006, Alwi Murin menjadi satu-satunya Anggota DPRD yang konsisten menolak rencana itu. Selain karena limbah industri tambang yang mematikan vegetasi di sekitar lokasi tambang, Alwi juga menolak jika hak ulayat masyarakat Kedang atas tanah diabaikan begitu saja, dan harus diungsikan ke apartemen yang dipersiapkan para investor. "Apartemen bukan lingkungan yang diinginkan masyarakat untuk hidup dan berkembang. Rakyat di calon lokasi tambang adalah para petani sederhana yang hidup dari mengelola alam dan mereka sudah cukup bahagia dengan apa yang dapat mereka hasilkan dari tanah. Pemerintah Kabupaten dapat mengundang investor untuk menggarap pariwisata di Lembata, dan aspek penunjang lainnya," ujar Alwi.
Prinsip ini tetap Alwi pertahankan hingga ia harus menghadapi Petrus Boliana Keraf yang menilainya telah melanggar platform partai yang mendukung rencana pemerintah dalam hal investasi tambang emas dan tembaga. Alhasil, ketika kepengurusan PNBK dibekukan dari pusat sampai ke daerah, Alwi bersama Tince Djaro dan Theo Laba Kolin -rekan satu partainya di DPRD Lembata- memilih untuk hengkang dari PNBK dan bertarung dalam pileg 2009. Ketua Partai PNBK akhirnya melancarkan aksi Pergantian Antar Waktu (PAW). Namun hingga saat ini proses PAW belum dijalankan oleh pimpinan DPRD Lembata. Jika dalam periode 2004-2009, ia maju dengan bendera Partai PNBK, dalam pemilu kali ini Alwi memilih Hanura sebagai kendaraan politiknya.
Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Lembata Centre Philipus Bediona menyatakan salut akan sikap konsisten Alwi dalam menolak keberadaan tambang emas dan lembaga di Lembata. Dikatakan Philipus, sikap Alwi ini memudahkan lembaganya dalam mengadvokasi isu tambang ini. Alwi terpilih karena tidak meninggalkan masyarakat.
Rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu di tingkat Kabupaten 26 april lalu akhirnya menetapkan Alwi Murin terpilih kembali menjadi anggota DPRD Lembata dengan perolehan 1.215 suara. Keberpihakan kepada masyarakat, tidak menggunakan jabatan untuk mengejar kekayaan, dan dapat membela masyarakat, disebutnya sebagai 'resep' sehingga ia terpilih kembali.
Selain Alwi Murin, anggota KK Lembata lain juga terpilih sebagai anggota DPRD Lembata adalah Yohanes Boro Benikakan, dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang mendapat 'tiket' DPRD Lembata dari Dapil 1, Kecamatan Nubatukan, Ile Ape, Ile Ape Timur. Pria kelahiran Atawatung, 12 Februari 1968 itu, sehari-harinya aktif di Lembaga Advokasi dan Penelitian Timoris (Laptimoris). Yohanes Boro yang dikenal vokal, tegas dan cerdas itu mengaku tidak mengeluarkan banyak biaya dalam proses pemilu kali ini. "Saya tidak ada uang untuk maju, jadi tidak tahu berapa uang yang saya keluarkan," ujar Yohanes.
Untuk biaya saksi, transportasi dan akomodasi selama kampanye, semua caleg PPRN Lembata sepakat menggunakan sistem patungan. "Semua proses kami jalani apa adanya, sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat bahwa menjadi anggota DPR bukan karena banyaknya uang yang dipakai untuk membeli suara rakyat. Rakyat memilih saya karena panca program peduli Lembata yang kami tawarkan dan integritas pribadi yang jauh dari sikap elitis konvensional," ujar ayah dari Signori dan Febi itu. Selamat berjuang !!! (Alexander Taum, Lembata)
