Banyuasin: Sosialisasi Kependudukan DPT Pilpres
Menyongsong Pemilihan Presiden Juli mendatang, beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tengah menggelar sosialisasi kependudukan. Hal ini seperti yang dilakukan Kecamatan Betung 25 April lalu. Sosialisasi kependudukan dilakukan untuk mengantisipasi warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif 9 April lalu.
Mendung menyelimuti langit Banyuasin ketika saya pergi menuju ke Kecamatan Betung. Dengan mengendarai sepeda motor, saya akan sampai di kecamatan itu dalam waktu satu jam. Rasa capek yang saya rasakan sontak hilang, ketika saya tiba di kantor kecamatan, tempat digelarnya sosialisasi kependudukan dan pendataan penduduk. Suasana sosialisasi yang difasilitasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana di Catatan Sipil (BKB Capil) Banyuasin dan Kecamatan Betung ini bertujungan untuk memberikan pembekalan kepada setiap Kepala Desa dan perangkatnya agar bisa segera melakukan pendataan ulang dan mempermudah warga dalam urusan birokrasi di Kecamatan Betung. Selain itu sosialisasi juga bertujuan untuk melakukan pendataan dan pendataan pemilih menjelang pelaksanaan pemilihan presiden bulan Juli 2009.
Drs. Hasan Masri, MM, Kepala Dinas BKB Capil yang saya temui mengatakan,"Dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan Kepala Desa dan perangkatnya bisa melakukan tugas dengan baik, karena telah diberikan sedikit tata cara pendataan oleh BKB Capil." Menurut Hasan, dengan dilakukan pendataan, hal ini akan mempermudah BKB Capil untuk mendata pemilih pada Pemilihan Presiden Juli nanti. Hal ini untuk mengurangi sejumlah kekurangan dalam pemilihan legislatif, di mana banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT.
Sejumlah warga mengeluhkan tidak terdaftarnya mereka dalam DPT karena tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menanggapi hal ini, Hasan memastikan bahwa warga tidak akan dipungut bayaran dalam pengurusan KK dan KTP. "Setelah semua biaya pembuatan KTP dan KK kita gratiskan, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak memiliki KTP dan KK," jelasnya.
Ia juga menambahkan, semua Kepala Desa dan perangkat di bawahnya seperti Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun RT harus lebih pro aktif mendatangi warga yang belum memiliki KK dan KTP dan warga yang belum terdaftar dalam DPT pemilu legislatif 2009. "Kades dan perangkatnya seperti Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW harus jemput bola. Jangan hanya menunggu laporan warga," ungkapnya.
Kepala Desa Air Senggris Kecamatan Betung Ardiansyah mengatakan, sosialisasi pendataan kependudukan ini sangat berguna bagi Kepala Desa dan perangkatnya dalam menjalankan tugas dan pendataan penduduk si wilayah kerjanya. Ditambahkan Ardianysah, pihaknya menyambut baik sosialisasi pendataan kependudukan yang dilakukan jauh-jauh hari, karena ia mengakui banyak warganya yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif 2009. "Mudah-mudahan dengan diadakannya sosialisasi pendataan kependudukan ini jauh-jauh hari dapat mengurangi warga yang tidak menyalurkan aspirasinya dalam pilpres nanti," tuturnya.
Sementara itu Kepala Dusun Satu Desa Rimbah Terap Nurdin mengatakan, meski menyambut baik diadakannya acara ini, seharusnya acara ini dilakukan sebelum pemilu 2009. "Acara seperti ini bagus. Tetapi alangkah baiknya kalau acara seperti sosialisasi kependudukan ini dilakukan sebelum pemilu 9 April 2009. Tidak setelah pemilu," katanya. Nurdin menilai, ada kesan cuci tangan pemerintah, sehubungan banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu 2009.
Soal digratiskannya pembuatan KK dan KTP Nurdin menambahkan, jika ada uang pengganti dari pemerintah. Menurut Nurdin, seharusnya pemerintah menyiapkan dana untuk Kepala Dusun, Ketua RW, RT agar pembuatan KK dan KTP bisa benar-benar digratiskan. "Kepala Desa mendapat gaji dari pemerintah. Tetapi kami Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, siapa yang mau menggaji? Kalau pembuatan KTP dan KK digratiskan, siapa yang akan mengganti ongkos jalan kami," ungkap Nurdin. (Arman, Banyuasin)
