Politik Uang di Kebun Apel
Bagian Kedua dari Tiga Tulisan
Petani apel di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, berharap agar harga obat dan bahan-bahan pokok bisa turun. Sektor pertanian menyumbang sekitar 14 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Namun, apakah rakyatnya bisa mendapatkan anggota dewan yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Nama Kota Malang - selain beberapa wilayah di Kabupaten Malang - sudah terkenal hingga ke mancanegara karena apel. Apakah itu sebanding dengan nasib para buruh dan petani apel di Malang?
Waktu menunjukkan pukul 05.30 pagi. Masih terlalu dini untuk menggulung selimut, apalagi membuka sarung dan menantang udara dingin di Kota Batu ini. Matahari pun belum terlalu tinggi. Untungnya, keinginan untuk menikmati indahnya hamparan perkebunan apel di pagi hari cukup kuat. Begitu saya keluar, selepas mata memandang mata saya bisa menyaksikan indahnya pemandangan tepat dari depan pintu rumah warga yang saya singgahi. Di kejauhan, terlihat rumah-rumah di daerah yang lebih rendah. Di sebelah kiri, terlihat tanaman sayur. Dan, karena ini musim kampanye, tidak ketinggalan bendera partai dengan bermacam warna tersebar di banyak tempat. Pagi itu bendera-bendera terlihat riang, menari-nari mengikuti irama angin yang berhembus sejuk. Tanpa berpikir panjang, saya ambil kamera. Setelah semua perlengkapan siap, berangkatlah saya ke kebun apel untuk menggali data sambil menyaksikan perawatan apel dari dekat. Saya menempuh jalan berbukit dan berjurang hingga nafas saya pun tersengal.
Rohman Efendi (22) adalah orang pertama yang saya temui. Bersama ibunya, lelaki bertubuh mungil itu sedang mencabuti kacang tanah yang ditanam di antara pohon apel. Seperti di tulisan saya sebelumnya, saya memulai perbincangan dengan tema apel. Fendi, begitu ia biasa disapa, menjawab setiap pertanyaan yang saya lontarkan dengan baik. "Kalau sekarang mahal," demikian jawab Fendi menanggapi berapa harga apel sekarang. Harga apel memang mahal, mencapai Rp 4.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. Meski mahal, petani tidak bisa mendapat keuntungan karena ternyata tidak ada sama sekali buah apel di tangan petani. Kondisi itu memang sudah biasa terjadi. Jika buah apel tidak ada, maka harga apel mahal. Jika apel melimpah, harga per kilogramnya bisa anjlok sampai Rp 1.500. Untuk merawat lahan seperempat hektar miliknya, Fendi harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp 3 juta per bulan. Sedangkan hasil panen normal berkisar antara Rp 6 hingga Rp 7 juta per bulan. Itu pun kalau normal. Jika harga sedang anjlok, per bulan Fendi hanya bisa mengantongi Rp 2 - 2,5 juta.
Mengenai pemilu, Fendi menjawab singkat, "Pokoknya harga semuanya murah." Ia mengaku bingung dengan banyaknya partai. "Gambarnya banyak," ibu Fendi ikut menimpali. Fendi dan ibunya mengaku akan menggunakan hak pilih mereka pada 9 April. Tetapi untuk sekarang, mereka baru dalam tahap pengamatan. "Biasanya orang yang mencalonkan itu baiknya cuma sebentar, cuma sekedar nyalon doang. Setelah itu biasa lagi," ungkap Fendi. Lelaki lulusan SMA itu tidak berharap macam-macam dari pemimpin yang terpilih nanti. Ia hanya ingin pemimpin yang bisa menurunkan harga obat agar biaya produksi apel tidak terlalu tinggi. Tidak seperti sekarang, karena mahalnya harga obat banyak petani tidak mampu mengobati apel. Mereka juga mengaku tidak mampu untuk membayar tenaga kerja.
Saya kemudian bertemu tiga orang yang sedang mencangkul di antara apel dan sayur Brokoli. Mereka adalah Taib (51), Nur Rukoiyah (43), dan Edi Siswono (25). Begitu mendengar salam saya, keluarga itu segera menghentikan aktivitas dan menyambut saya dengan ramah. Sayur Brokoli di tengah kebun apel cukup membuat penasaran. Setelah ditelisik, ternyata menanam sayur adalah siasat untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Harga obat anti hama apel yang amat mahal membuat keluarga Taib tidak mampu merawat apel dengan maksimal seperti dulu. Selain itu, Taib mengandalkan ternak sapi, kelinci, dan ayam. Usaha itulah yang cukup membantu perekonomian keluarga.
Mengenai pemilu, Edi mengaku masih bingung dengan banyaknya pilihan partai dan caleg. Sehingga, seperti Taib, sampai sekarang Edi mengaku belum punya pilihan untuk pemilu 9 April mendatang. Taib mengaku, baru akan mengetahui siapa yang dipilih, pada saat hari pemungutan suara. Celoteh-celoteh menarik mengemuka di tengah obrolan kami. Tiba-tiba Taib mengatakan "Kalau yang ngasih (uang) banyak, suara kan bisa banyak. Kalau orang desa kan gitu, Mbak." Namun, sontak Nur Rukoiyah segera menyanggah. "Sekarang tidak boleh begitu. Pemilih tidak boleh curang," tegas Rukoiyah. Taib pun menyahut lagi, "Ya memang tidak boleh, tapi biar ada seninya sedikit-sedikit," ungkap Taib disertai tawa. Saya pun lantas bertanya, apakah pilihan mereka nanti tergantung seberapa besar uang yang bakal mereka terima. Lelaki Desa Sumbergondo itu terdiam sesaat, sebelum menjawab pertanyaan saya. Air mukanya berubah. Wajahnya yang ceria dan suaranya yang nyaring, tiba-tiba menjadi suram dan lirih. Bahkan, terdengar sedikit menggigil seperti orang menahan tangis. "Saya ini ikut-ikut saja, Mbak. Saya ini petani. Sudah bakatnya tani. Apa kata pemerintah saja. Yang saya yakini, itu yang saya ikuti," ujarnya dengan suara rendah.
Meski demikian, Taib berharap siapa pun pemimpin yang terpilih bisa meringankan perekonomian orang kecil. "Petani ya begitu itu. Pokoknya obat dan bahan-bahan pokok bisa turun walaupun sedikit. Jadi, petani tidak terlalu terbebani. Kalau naik terus, orang kecil ya nggak kuat. Saat gaji pegawai naik, pendapatan petani turun," tutur Taib.
Hari sudah siang. Sudah cukup panjang percakapan kami. Akhirnya saya pun pergi meninggalkan Taib, Nur Rukoiyah, dan Edi yang melanjutkan pekerjaan. Bersambung
(Any Rufaidah, Malang)
