Malang: Sosialisasi Pemilu untuk Pelajar Masih Kurang
Salah satu elemen masyarakat yang akan ikut serta dalam Pemilu 9 April mendatang adalah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) tahun 2009, jumlah pelajar SMA/MA mencapai 3.413.839. Sedangkan pelajar SMK mencapai 1.847.148. Di Kota Malang, ada 19.322 pelajar SMA/MA dan 25.135 pelajar SMK. Dilihat dari usia masuk sekolah, maka pelajar kelas dua (kelas 11) sudah berusia 17 tahun. Artinya, 2/3 dari jumlah tersebut sudah mempunyai hak pilih. Namun, apa jadinya jika hingga lima hari menjelang pelaksanaan pemilu legislatif mereka belum paham betul sistem pemilihan?
Saya sempat melakukan wawancara dengan pelajar berusia di atas 17 tahun dari lima SMA/SMK di Kota Malang, seputar tata cara pemilihan dan elemen yang dipilih, atau jumlah kertas suara yang harus ditandai pada pemilu legislatif nanti. Dari 30 pelajar, hanya lima pelajar yang betul-betul paham. Satu di antara mereka adalah anak calon legislatif. Selebihnya hanya memahami bahwa penandaan di pemilu Kamis nanti dilakukan dengan cara mencontreng. Sementara elemen yang dipilih atau jumlah kertas suara yang harus ditandai belum mereka pahami. Bahkan ada yang menjawab pemilu mendatang bukan pemilihan legislatif, melainkan pemilihan presiden. Padahal, dari jumlah tersebut, hanya tiga pelajar yang mengatakan tidak memilih. Dua di antaranya karena tidak ingin memilih, dan satu lainnya karena belum menemukan caleg yang layak dipilih sesuai kriterianya.
Para pelajar juga mengharapkan adanya sosialisasi. Dua pelajar SMA Widya Gama, Novilia Aprilianti (18) dan Sheila Fany (17) misalnya. Mereka bahkan berharap lebih, dengan adanya sosialisasi mereka bisa mengetahui berapa jumlah wakil rakyat yang dipilih nanti. "Sebenarnya kita perlu tahu wakil rakyat yang bakal dipilih," ungkap Sheila. Persiapan ujian nasional bagi mereka tidak akan terganggu oleh sosialisasi.
Ketidakpahaman pelajar ini disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang ke sekolah-sekolah. Sebulan lalu KPUD pernah menggelar sosialisasi, namun hanya melibatkan 26 sekolah dengan jumlah peserta 52 dari target semula 100 pelajar. Padahal di Kota Malang ada 70 SMA/MA negeri dan swasta, ditambah 48 SMK negeri dan swasta. Sekolah yang letaknya tidak jauh dari pelaksanaan sosialisasi tidak dilibatkan pula. SMA 2 Yayasan Pendidikan Kristen dan SMA dan SMK Shalahuddin adalah bagian yang tidak mendapat undangan. Kepala Sekolah SMA 2 YPK Sugeng Armadi mengaku, sekolahnya tidak pernah mendapatkan undangan sosialisasi dari KPUD Kota Malang. Pihaknya mengaku sangat membutuhkan sosialisasi, tetapi tidak bisa berbuat banyak. "Kita juga bingung. Nanti mau kasih informasi, ya kalau benar. Kalau salah, nanti malah repot kita," ungkap Sugeng. Di samping itu, pihak sekolah khawatir terhadap munculnya anggapan-anggapan miring jika mengadakan sosialisasi secara mandiri.
Guru akuntansi SMK Shalahuddin Bambang Supeno mengungkapkan hal senada. Pihak sekolah sebenarnya mengharapkan adanya sosialisasi. Selain karena dalam pemilu mendatang akan digunakan cara baru dalam menentukan pilihan, latar belakang pelajar yang beragam juga menjadi alasan perlunya sosialisasi. Tetapi karena kebijakan KPUD menentukan lain, pihaknya mengaku hanya menurut saja.
Selama ini, pendidikan masih menjadi bagian dari jargon para politisi di pemerintahan, dan juga di panggung - panggung kampanye. Kita patut menunggu, apakah hasil dari pemilu 2009 ini akan mengubah nasib para pelajar. Kita juga layak berharap, para pelajar bisa memilih atau tidak memilih dengan dilandasi sebuah kesadaran, bukan asal contreng. (Any Rufaidah, Malang)
