Lembata: Sosialisasi Pemilu Dinilai Gagal
Persoalan prosedur pemberian suara dalam pemilu legislatif 9 April mendatang masih belum juga berlalu. Masih ditemukan banyak anggota masyarakat yang merasakan kesulitan dan kebingungan dalam simulasi pencontrengan. Karena kesal dengan cara memilih baru yang dinilai "aneh", sejumlah warga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengaku tidak akan menandai surat suara dalam pemilu mendatang.
Pelaksanaan pemilu legislatif berada dalam hitungan hari. Namun, seperti di daerah - daerah lain di Indonesia, masih ada anggota masyarakat di Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang tidak bisa menjalankan simulasi pencontrengan dengan benar. Terbukti, saat simulasi diadakan Senin 30 Maret lalu, tidak ada satupun dari sepuluh peserta simulasi yang bisa mencontreng dengan benar.
Petronela Peni (40), misalnya. Ia mengaku mengikuti simulasi pencontrengan karena ingin memenangkan caleg dari salah satu parpol yang ia jagokan. Janda beranak tiga yang sehari-hari bekerja sebagai penambang batu dan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Waikomo itu, menghabiskan waktu tujuh menit, untuk mencoblos empat surat suara. Namun Peni mengaku, dari empat surat suara dirinya dapat menandai dua surat suara secara benar. Kecilnya huruf dalam surat suara merupakan kendala utama dalam memilih. Sementara alat tulis berupa spidol terlalu besar, sehingga ia harus menandai kolom nama caleg sebanyak dua kali. Ia memberi tanda contreng setelah sebelumnya memberi tanda titik di kolom caleg.
Lain halnya dengan Marta Lepa (65). Ia menghabiskan waktu satu jam tanpa berhasil menyelesaikan keempat surat suara yang harus dicontreng. Marta, yang sehari-hari bekerja sebagai petani sawah, tampak gemetar karena ketakutan. Ia mengaku, hal ini terjadi karena kesulitan dalam melipat dan menandai surat suara yang berukuran besar. "Saya ini pikir setengah mati. Dulu sedikit gampang. Sekarang lembaran besar-besar. Lipat juga salah. Lama-lama saya tidak mau ikut pemilu," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Advokasi Forum Komunikasi Masyarakat Pesisir (Forkomdisir) Sisko Making mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan dana yang telah dialokasikan seharusnya bisa menggelar sosialisasi sampai ke akar rumput, untuk menghindari kesan bahwa sosialisai ini bersifat elitis. Jika sampai banyak warga tidak dapat memilih dengan benar, KPUD sebagai penyelenggara pemilu adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Jika tidak, pemilu kali ini gagal.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi KPUD Lembata, Alexius Rehi, SH menyatakan, sosialisasi ke akar rumput menjadi tugas partai politik sekaligus sebagai ajang sosialisasi diri (Alexander Taum, Lembata)
